Reses Putih Sari Cemari Demokrasi: Media Diintimidasi, Absensi Diduga Dimanipulasi"
KARAWANG | KILATBERITA | — Kegiatan reses anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, dr. Putih Sari, yang digelar di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Kamis 04/12/2025 menuai banyak sorotan negatif. Bukan hanya soal dugaan manipulasi data peserta dan penyebaran undangan yang tidak transparan, namun juga perlakuan buruk terhadap insan pers yang hadir melakukan peliputan.
Sikap arogan salah satu panitia terhadap rekan-rekan media sungguh mencoreng nilai demokrasi dan keterbukaan informasi publik. Awak media yang datang meliput secara profesional justru diperlakukan seperti tidak diinginkan. Bahkan, parahnya lagi, sejumlah jurnalis mengaku hanya “dibayar” Rp10.000 atas kerja jurnalistik mereka. Hal ini jelas mencederai etika komunikasi publik dan menyinggung profesionalisme pers.
“Media bukan pengemis dan bukan pekerja bayaran receh. Kami hadir karena tanggung jawab jurnalistik, bukan untuk dihina harga dirinya,” ungkap salah satu wartawan lokal yang kecewa.
Perlakuan seperti ini memperkuat dugaan bahwa kegiatan reses tersebut tidak dikelola secara profesional dan layak dievaluasi oleh internal Partai Gerindra maupun DPR RI. Apalagi muncul laporan adanya pemalsuan absensi peserta serta penyebaran kupon undangan fiktif.
Publik dan insan pers menuntut klarifikasi langsung dari dr. Putih Sari atas kejadian ini, serta meminta agar panitia yang bersikap arogan diberikan sanksi tegas. Jika kegiatan reses rakyat justru mencederai rakyat dan media, lalu siapa yang diwakili?
Yang lebih Miris lagi! Program aspirasi rakyat dari anggota DPR RI justru dimanfaatkan oleh oknum aparat setempat demi keuntungan pribadi. Dalam sebuah dokumentasi yang beredar, disebutkan adanya pemotongan sebesar Rp20.000 per peserta dari ratusan warga yang hadir.
Jika dikalikan, jumlahnya bisa mencapai jutaan rupiah yang diduga masuk ke kantong pribadi oknum serakah. Hal ini jelas mencederai niat baik dari program DPR RI dan sangat tidak mencerminkan semangat pengabdian kepada rakyat.
Praktik seperti ini harus dihentikan! Aparat penegak hukum (APH) diminta segera turun tangan melakukan investigasi dan menindak tegas siapa pun yang bermain dalam program negara demi kepentingan pribadi.
Team
