UMK Karawang Merosot: Ketika Daerah Industri Dipimpin Logika Pengusaha...???
KARAWANG | KILATBERITA | Sejarah baru tercatat di Kabupaten Karawang.
Untuk pertama kalinya, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang jatuh di bawah Kabupaten Bekasi, bahkan bukan lagi sekadar di bawah Kota Bekasi.
Sebuah ironi besar bagi daerah yang selama puluhan tahun dikenal sebagai lumbung industri nasional.
Pertanyaannya kini tidak bisa lagi dihindari:
apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan arah kepemimpinan Karawang?
Di tengah realitas ini, publik patut mencermati satu fakta penting:
Kabupaten Karawang saat ini dipimpin oleh sosok dengan latar belakang pengusaha murni, yang tumbuh dan dibentuk oleh logika efisiensi, stabilitas investasi, dan kepentingan modal.
Tidak ada yang salah dengan latar belakang tersebut.
Namun dalam konteks daerah industri dengan ratusan ribu buruh, perbedaan sudut pandang ini menjadi sangat krusial.
Karena bagi pengusaha, upah adalah biaya produksi.
Sementara bagi buruh, upah adalah soal hidup, martabat, dan masa depan keluarga.
Merosotnya posisi UMK Karawang memunculkan kegelisahan serius:
apakah kebijakan daerah kini lebih diarahkan untuk menjaga “kenyamanan iklim usaha” ketimbang memastikan keadilan sosial bagi para pekerja?
Lebih jauh, kondisi ini memantik dugaan yang wajar di tengah kaum buruh:
apakah rendahnya UMK hanya dampak kebijakan teknis,
atau justru cerminan dari model kepemimpinan yang secara struktural lebih dekat dengan kepentingan pengusaha dibandingkan kepentingan buruh?
Jika pemerintah daerah gagal menjelaskan secara terbuka dan meyakinkan, maka penurunan UMK ini berpotensi dibaca sebagai awal dari pelemahan posisi tawar buruh.
Bukan dengan kekerasan, bukan dengan larangan,
melainkan melalui kebijakan yang pelan tapi sistematis.
Inilah yang membuat persoalan UMK Karawang bukan sekadar soal angka,
melainkan soal keberpihakan kekuasaan.
Karena sejarah selalu mencatat satu hal:
ketika daerah industri dikelola sepenuhnya dengan logika pengusaha,
tanpa keseimbangan perlindungan sosial,
maka buruhlah yang paling pertama diminta berkorban.
Pemerintah Kabupaten Karawang kini berada di persimpangan sejarah:
menjadi pelindung rakyat pekerja,
atau sekadar manajer daerah bagi kepentingan modal...???
Dan kaum buruh berhak untuk bertanya, curiga, dan menuntut jawaban.
Teddy/Red
